0
Posted March 1, 2013 by Rikky Wijaya in Tipikor
 
 

Rusli Dijerat 3 Kasus Korupsi

Gubernur Riau, Rusli Zaial resmi menyandang status tersangka dalam tiga kasus korupsi yaitu kasus suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) No 6/2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON (Pekan Olahraga Nasional) Riau, kasus pembahasan Perda yang berkaitan dengan tersangka anggota DPR Riau, Faisal Asman dan M Dunir, dan korupsi terkait pengesahan bagan kerja penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tahun 2001-2006 di Pelalawan, Riau. Atas perbuatanya terancam hukuman 20 tahun penjara.
Rusli Dijerat 3 Kasus Korupsi

Rusli Zainal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan Gubernur Riau, Rusli Zainal menjadi tersangka dalam tiga kasus. Yaitu yang pertama dalam kasus suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) No 6/2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON (Pekan Olahraga Nasional) Riau. Penetapan status tersebut dilakukan karena KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat Rusli.

“Sejak tanggal 8 Februari 2013, penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup yang kemudian menyimpulkan dalam kaitan dengan perbuatan melakukan dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan pembahasan Perda di Provinsi Riau. Dengan tersangka atas nama RZ yang bersangkutan adalah Gubernur Riau,” terang Juru Bicara KPK, Johan Budi SP saat jumpa pers di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta.

Dalam kasus ini, lanjut Johan, Rusli dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-undang No 31/1999 jo Undang-undang No 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Yang kedua, Rusli dijadikan tersangka dalam kasus pembahasan Perda yang berkaitan dengan tersangka anggota DPR Riau, Faisal Asman dan M Dunir. Terkait perkara ini Rusli dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan yang ke tiga,Rusli selaku Gubernur Riau diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengesahan bagan kerja penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tahun 2001-2006 di Pelalawan, Riau.  Dalam kasus ini Rusli dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Klik Disini Untuk Melihat Seluruh Berita

“Jadi RZ disatu sisi diduga menerima, disisi lain dia diduga melakukan pemberian. Satu lagi terkait dengan kasus pengembangan Pelawawan,” terang Johan.Lebih lanjut Johan menambahkan, meski terdapat dua sprindik berkas Rusli dalam perkara dugaan korupsi di PON, kemungkinan akan disatukan. “Berkasnya mungkin bisa jadi satu hanya sprindik berbeda, karena kasusnya berbeda,” katanya.

Sebelum menetapkan Rusli menjadi tersangka, KPK telah melakukan ekspos atau gelar pekara. Dimana hasilnya telah ditemukan dua alat bukti yang kuat untuk keterlibatan Rusli dalam kasus ini.Setelah Rusli resmi ditetapkan menjadi tersangka, KPK masih belum memanggil Gubernur Riau ini untuk diperiksa walaupun secara resmi telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dalam tiga kasus sekaligus.”Belum,” ujar Johan.

Rusli Dijerat 3 Kasus KorupsiDemikian juga, lanjut Johan, pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk kasus tersebut belum akan dilakukan.Pasca ditetapkannya menjadi tersangka oleh KPK, dirinya mengatakan tetap akan membangun Riau dan akan bertanggungjawab atas perbuatanya. “Saya boleh jadi tersangka, tapi apa yang sudah saya pancangkan dalam mewujudkan mimpi Riau, tidak boleh padam dan mati. Kebangkitan Riau jangan jadi slogan saja,” ujar Rusli.Ia menambahkan, dirinya tetap tegar menghadapi masalah ini. “Doakan saya agar tegar melalui cobaan yang cukup berat ini,” pintanya.

Usai Rusli ditetapkan menjadi tersangka dia akan langsung di nonaktifkan dari Partai Golkar. “Ya, Insya Allah beliau akan nonaktif barangkali. Kebijakan partai kalau tidak mengundurkan diri yah dinonaktifkan,” kata Ketua DPP Golkar Ade Komarudin.Golkar memisahkan kasus hukum yang dialami Rusli dengan partainya. Partai beringin menegaskan kasus Rusli adalah urusan pribadinya sendiri. “Itu kan masalah hukum, itu masalah pribadi bukan partai, sebagai warga negara masing-masing terhadap hukum ya itu urusan dia bukan Golkar,” tegas Ade.

Golkar tengah mempersiapkan tim advokasi. “Ya itu nanti ditanyakan ke Bakum HAM DPP Golkar,” jelasnya. Golkar sendiri sudah melakukan klarifikasi terhadap Rusli. Golkar menjanjikan tak mengintervensi pengusutan kasus yang diduga melibatkan Rusli. “Sudah, klarifikasi, itu konsumsi internal. Kalau hukum harus percara sama institusi hukum. Kita nggak mau memberikan intervensi atau opini,” tandasnya.Terkait kasus ini nama Rusli selalu disebut-sebut terlibat, dugaan tersebut, terungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) memutar bukti sadapan telepon di dalam sidang. Bahkan, seorang saksi dari PT Adhi Karya bernama Dicky mengungkapkan pernah menyerahkan uang Rp 500 juta ke kediaman gubernur Riau ini.

Dalam surat dakwaan milik terdakwa mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Lukman Abbas, yang dibacakan dalam persidangan di Pekanbaru, Riau Selasa (30/10/12), secara jelas telah disebut Rusli menerima uang senilai Rp 500 juta dan menyetujui uang suap senilai lebih dari 1 juta dollar Amerika Serikat kepada anggota Komisi X DPR. Suap tersebut untuk meminta dana APBN menyangkut kekurangan dana stadion utama PON senilai Rp 290 miliar.

Peristiwa tersebut berawal pada Oktober 2011. Dimana Lukman selaku kepala dispora Riau melaporkan kepada Rusli bahwa proyek stadion utama PON kekurangan dana Rp 290 miliar untuk membayar utang kontrak pembangunan stadion utama Rp 165 miliar dan utang kontrak infrastruktur stadion utama senilai Rp 125 miliar.Kemudian, untuk meminta dana APBN, Rusli mengajak Lukman dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Riau SF Haryanto bertemu Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto di ruangan Setya Novanto di Gedung DPR. Di mana, diduga untuk meminta tambahan dana tersebut.

Dalam kasus PON Riau, KPK sudah menetapkan 13 orang tersangka. Empat orang telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Pekanbaru, Riau, yaitu, Eka Dharma Putra selaku Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau dan Rahmat Syahputra selaku karyawan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero. Keduanya divonis masing-masing dengan pidanaa penjara selama dua tahun dan enam bulan.

 Sedangkan, M Faisal Aswan selaku anggota DPRD dari Partai Golkar, Muhammad Dunir dari PKB divonis dengan pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan. Sementara itu, dua orang terdakwa lainnya, yaitu Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin dan mantan Kadispora Riau, Lukman Abbas. Di mana, keduanya masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor, Pekanbaru, Riau. Yul


Rikky Wijaya