0
Posted February 24, 2013 by Rikky Wijaya in Bedah Kasus
 
 

Mengupas Dugaan Korupsi Di Jawa Barat

Jelang pemilihan kepala daerah di Jawa Barat, tak Cuma suhu politik yang menanjak, di ranah hukum pun suhu memanas. Sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Gedung Sate kembali mengemuka. Selama ini, kasus-kasus dugaan korupsi yang dilaporkan ke penegak hukum seolah diabaikan. Kini, lagi-lagi sejumlah dugaan korupsi kembali dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Aneka program dana bantuan kembali mendapat sorotan.

Ketua BAG (Budget Advocacy Group), Dedi Haryadi mengatakan, pada tahun fiskal 2013 ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana hibah dan bantuan sosial sebesar Rp 1,4 triliun. Dana bantuan itu yakni Rp 100 juta perdesa untuk sekitar 5.304 desa di Jabar. Dana bantuan untuk 2000 penyuluh pertanian dengan nilai Rp 50 juta per penyuluh, bantuan untuk 400 perguruan tinggi swasta akan mendapatkan bantuan kelas dengan nilai Rp 90 juta per kampus. Terakhir ada bantuan Rp 25 juta per kelompok kepada Tani dan Nelayan. Diperoleh informasi, dana tersebut akan dicairkan menjelang pelaksanaan Pilgub Jabar 2013.

Mengupas Dugaan Korupsi Di Jawa Barat

Gedung Sate Bandung

Mencium ada gelagat yang tidak beres, BAG pun melaporkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Budget Advocacy Group (BAG). Selain Aher, BAG juga melaporkan Kabiro Keuangan Pemprov Jabar. Pelaporan tersebut terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana hibah dan dana bantuan sosial APBD Jawa Barat. Diduga orang nomor satu di Jabar itu mencampur adukan urusan publik untuk kepentingan kampanye. Laporan resmi diserahkan pada Selasa (29/1) dan diterima KPK dengan kasus nomor 2013-01-000396.Dedi menduga pencairan dana hibah tersebut bukan hal biasa, tapi patut diduga terkait dengn kepentingan gubernur sendiri untuk mendapat dukungan politik publik atau konstituen. Dalam kepustakaan politik anggaran, fenomena ini disebut sebagai pork barrel politics, ujarnya.

Dedi menambahkan, Heryawan patut diduga telah menyalahgunakan wewenang yaitu menggunakan APBD untuk kepentingan politik pribadinya. Jika merujuk pada definisi korupsi yaitu sebagai power abuse for private gain, tampaknya tindakan Heryawan dalam pencairan dana hibah sudah memenuhi pengertian itu.”Dari sumbangan Rp 100 juta, sebenarnya penerima tidak seratus persen, tapi ada pemotongan 25 persen. Pemotongan itu dianggap sebagai ongkos pengurusan pencairan bantuan,” jelasnya.Dia melihat, anggaran alokasi lebih didasarkan atas pertimbangan politik dari pada pertimbangan ekonomi. “Atas laporan ini saya berharap KPK segera memproses,” jelasnya.

Klik Disini Untuk Melihat Berita

“Jangan sampai demokrasi khususnya Pilgub Jabar menjadi tidak adil karena petahana telah menggunakan dan memanfaatkan sumber daya publik untuk mempengaruhi prferensi politik pemilih,” tegasnya.Menurutnya, dana hibah dan bantuan sosial sebesar Rp1,4 triliun yang dialokasikan untuk dana bantuan 5.304 desa, dana bantuan 2.000 penyuluh pertanian, bantuan  400 perguruan tinggi swasta, serta bantuan untuk kelompok tani dan nelayan sebesar Rp 25 juta per kelompok, diduga tidak utuh sesuai dengan nominal yang seharusnya diterima.

Mengupas Dugaan Korupsi Di Jawa Barat

Kantor KPK

“Dana itu sudah dicairkan, pada masing – masing, seperti dana bantuan desa tiap desanya Rp100 juta, penyuluh pertanian Rp50 juta per penyuluh, perguruan tinggi Rp90 juta per kampus, serta bantuan untuk kelompok tani. Namun pada pencairannya terdapat pemotongan, seperti dana bantuan yang seharusnya berjumlahRp100 juta hanya sampai Rp75 juta ditangan penerima,” jelasnya.Adapun dana potongan tersebut mereka menyebutnya sebagai ongkos pengurusan pencairan bantuan. Karena praktik tersebut tidak mungkin dilakukan gubernur sendirian, maka difungsikanlah Kabiro Keuangan untuk bertanggung jawab.

“Untuk itu, kami melaporkan gubernur dan kabiro keuangan yang turut menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan dana hibah 2013,” pungkasnya.Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pimpinan DPRD Jawa Barat secara resmi dilaporkan Budget Advocacy Group (BAG) ke Kejaksaan Tinggi Jabar, kamis(17/1) siang, mereka dilaporkan karena diduga telah menyalahgunakan wewenangnya dalam pengelolaan dana bantuan sosial dan dana keuangan.

Saat jumpa Pers (17/1) digedung Indonesia menggugat, Ketua BAG Dedi Haryadi menuturkan, berdasarkan laporan pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan PemdaJabar No.32.A/LHP/XVIII.BDG/07/2011 tanggal 15 Juli 2011 untuk APBD 2010, katanya “ada dua hal dalam LHP itu yang menunjukan terjadinya penyalahgunaan wewenang, yaitu laporan soal dana bantuan sosial dan dana bantuan keuangan .

Pada tahun 2010 Pemda Jabar menyalurkan dana Bansos lebih dari Rp 192,8 miliar, namun dari jumlah itu hanya 12,9 miliar yang bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya.“Nilai Rp.12,9 miliar itu berdasarkan 377 laporan yang masuk dari penerima Bansos dan itu baru 7 persen dari total dana Bansos, sisanya yang mencapai Rp 180 miliar lebih belum dipertanggung jawabkan secara politik dan keuangan,” tuturnya.

Total nilai bantuan keuangan yang terealisasi Rp 2,458 triliun, namun baru Rp 747,582 miliar saja yang penggunaannya bisa dipertanggung jawabkan. Itu berasal dari laporan pertanggung jawaban 14 penerima bantuan keuangan yang diterma BPK. Hanya 30 persen yang bisa dipertangungjawabkan. Sisanya Rp1,71 triliun entah kemana tutur Dedi.

Sebenarnya dia pernah melaporkan hal tersebut kepada KPK diawal tahun 2012, tetapi sepertinya tidak menjadi prioritas karena KPK disibukan dengan kasus Hambalang dan simulator SIM,’’katanya.
Kurang lengkapnya laporan penerimaan Bansos dan bantuan keuangan itu merupakan indikasi korupsi, “kami menduga bantuan itu banyak yang fiktif, LKPJ Gubernur 2011 kami anggap cacat jika pertangungjawaban itu belum beres. Dan anehnya Pimpinan DPRD pun membiarkannya, “ucapnya.

Selain BAG, yang turut aktif  mengadukan Kasus Dugaan korupsi di jawa Barat adalah Forum Masyarakat Sunda atau Ki Sunda. Atas dugaan terlibat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Forum Masyarakat Sunda atau Ki Sunda melaporkan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (5/2).Sekjen Ki Sunda, Andri P Kartaprawia, meminta KPK juga harus memeriksa Aher dalam kasus bansos dan pembagian sapi kepada kelompok-kelompok tertentu. Juga soal rencana Aher membagikan dana sebesar Rp100 juta kepada seluruh Desa di Jabar sebelum pelaksanaan pilkada pada 24 Februari mendatang.

Laporan Berlebihan?

Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov Jabar Ruddy Gandakusumah menilai laporan dugaan kasus korupsi itu janggal. Menurutnya kasus ini sudah beberapa kali dilaporkan baik ke KPK maupun ke kejati, namun tidak ada tindaklanjutnya.
Dia menyatakan sebagaimana dirilis di detikcom, hak seseorang atau ormas atau LSM untuk melapor pada penegak hukum manakala ada indikasi korupsi di suatu Instansi termasuk di Pemprov Jabar. Dan jadi kewenangan penegak hukum untuk menanganinya sejauh diperoleh fakta hukum atas laporan tersebut.
Namun menurut Rudy, laporan tersebut menjadi sedikit janggal karena hal yang sama pernah dilaporkan ke KPK pada 2012 lalu. “Sepengetahan saya laporan tersebut sudah pernah disampaikan ke KPK selain ke instansi penegak hukum lainnya termasuk ke Kejati Jabar. Sehingga ini menjadi di luar kelaziman kalau laporan itu dilaporkan lagi,” katanya.

Atas laporan tersebut, Ruddy meyakini bahwa dugaan tersebut tidak benar karena meskipun ada rekomendasi temuan dari BPK, sesuai ketentuan yang berlaku maka paling lambat 60 hari dari rekomendasi tersebut harus segera ada tindak lanjut oleh yang terperiksa.”Bila ada indikasi kerugian negara, maka BPK dapat menindaklanjuti dengan audit investigasi. Hasil audit, bila terindikasi ada kerugian negara, maka disampaikan pada penegak hukum,” jelas Ruddy.Laporan BPK pada tahun 2011 terhadap kegiatan bansos sejauh ini, disebut Ruddy juga sudah ditindaklanjuti dan telah disampaikan ke BPK. Jika benar bermasalah, menurut Ruddy seharusnya tak mungkin Pemprov Jabar akan memperoleh predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK pada tahun 2011 lalu.

Mekanisme penyaluran dana bansos di Pemprov Jabar dijelaskan Ruddy diawali pengajuan proposal dari pemohon, verifikasi atas permohonan, penganggaran dalam APBD dan pencairan oleh pemohon. Pada saat pencairan pemohon harus menyerahkan data jati diri, kode rekening, kuitansi penerimaan yang sudah ditandatangani ketua penerima atas nama lembaga.
“Pemberian bantuan melalui mekanisme transfer rekening ke rekening penerima. Tidak langsung dari pemberi kepada si penerima. Setelah kegiatan dilaksanakan, si penerima berkewajiban membuat laporan fisik dan keuangan atas seluruh kegiatannya,” terang Ruddy.

Ruddy mengungkapkan bahwa dana bantuan desa belum cair karena harus ada proses yang ditempuh, seperti permohonan dari masing-masing desa untuk selanjutnya diverifikasi kelengkapan persyaratan oleh BPMPD dan disampaikan ke Gubernur Jabar dengan tembusan kepada kepala biro keuangan. Jika disetujui gubernur, bendahara bantuan membuat SPP sesuai nama, alamat, dan nomor rekening pemohon, kemudian diterbitkan SPM dan SP2D untuk selanjutnya ditransfer ke rekening bank yang diajukan pemohon.  “Kalaupun nanti dicairkan, itu tidak melanggar aturan, sebab sejak Perda APBD 2013 disahkan Desember 2012. Jadi tidak ada alasan alokasi yang ada tidak bisa dicairkan,” jelas Ruddy. Tim Konstan


Rikky Wijaya