0
Posted February 15, 2013 by Rikky Wijaya in Bedah Kasus
 
 

Carut Marut Administrasi Agraria

Kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Semakin Memprihatinkan. Pelayanan Administrasi Agraria Yang Dilakukan Oleh Bpn, Meski Sudah Mengalami Sejumlah Kemajuan, Namun Masih Memiliki Sejumlah Celah. Terutama Jika Terkait Penyelesaian Sengketa. Hal Ini Menyebabkan Sengketa Tidak Segera Usai, Malah Bereskalasi Menjadi Konflik. Dalam Ejumlah Kasus, Konflik Berbasis Agraria Ditengarai Dipicu Oleh Ketidakjelasan Mekanisme Kerja Aparat BPN Dalam Menyelesaikan Tugas Sertifikasi.
Carut Marut Administrasi Agraria

Perkebunan indonesia

Konflik agraria paling kerap terjadi di sekitar lingkungan perkebunan besar. biasanya terjadi antara pengusa perkebunan yang memiliki HGU dengan masyarakat yang mengklaim memiliki hak ulayat atas tanah tersebut. Meski sebenarnya sengketa ini bisa diselesaikan dengan cepat dan meminimalisasi risiko, namun fakta di lapangan seolah terjadi pembiaran oleh Badan Pertanahan Nasional dengan tidak segera memutuskan pemilik tanah yang sah. Tak jarang oknum BPN sendiri yang turut ‘bermain’ dengan menerbitkan HGU yang tidak sesuai prosedur. tentu saja pegawai BPN ini tidak mungkin bekerja sendiri. Sebab ini tentunya memerlukan kerjasama dengan pejabat lintas departemen. Tak jarang ditemui adanya HGU yang tumpang tindih dalam satu hamparan. Hal ini bisa terjadi karena ada oknum yang memanfaatkan kelemahan pencatatan dan administrasi agraria yang ada.

BPN sendiri bukannya tidak bekerja. Kini telah dicanangkan program peta tunggal yang bisa diakses secara online antara kantor pertanahan. Ini tentunya akan sangat berguna untuk menghindari tumpang tindih. Namun, sayang proses input-nya masih dalam pengembangan dan masih terus dilakuakan langkah pemutahiran data. Ada pula persoalan yang kerap dikeluhkan pengusaha perkebunan adalah panjangnya waktu pengurusan HGU, meskipun itu hanya sekedar perpanjangan saja bukan permohonan baru. Jika beruntung maka kisaran waktunya bisa kurang dari satu tahun, perpanjangan HGU sudah bisa diterima. Namun, jika sedang kena apes, bisa belasan tahun waktu untuk mengurus perpanjangan HGU. Ini tentunya sangat tidak ekonomis dan risk. Apalagi jika mengingat usia HGU yang rata-rata 20 tahun. Waktu pengurusannya memakan separuh usia HGU itu sendiri.

Klik Disini Untuk Melihat Seluruh Berita

Secara bisnis, kebijakan ini tentunya akan sangat merugikan kalangan pengusaha. Sebab bagiamana pun juga sertifikat HGU merupakan alas hak untuk pengolahan lahan. Jika ini tidak dimiliki, tentunya akan berpengaruh jika perusahaan hendak bekerjasama dengan pihak lain. Seperti misalnya dalam kerja sama operasi kebun atau kerja sama pembiayaan. Sebab, status tanah menjadi sumir. Di sejumlah daerah, kondisi kekosongan status atas tanah ini, kerap menjadi pemicu pendudukan lahan yang berujung pada sengketa, bahkan konflik. Ini yang mestinya menjadi salah satu pertimbangan bagi BPN untuk membentuk tim khusus dan prosedur baku dalam pengurusan HGU. Sehingga tidak ada jeda yang terlalu lama antara sertifikat lama dan perpanjangan. Secara normatif, bisa saja BPN menyatakan kalau selama proses itu tanah kembali dikuasai negara. namun, bagaimana menerangkan itu kepada massa yang melakukan pendudukan. Juga bagi pemilik kebun ini akan berakibat mengganggu iklim investasi sektor ini.

Bagi perkebunan milik pemerintah persoalan ini menjadi semakin rumit karena ini akan berkorelasi dengan penilaian status kebun. Kebun yang HGUnya sedang dalam masa tenggang ini akan mendapat penilaian yang tidak optimal. Ini juga tentunya akan menganggu proses produksi. Dari kalangan perkebunan sendiri sebenarnya berharap agar proses perolehan atau perpanjangan HGU bisa transparan dan jelas. Sehingga, tidak seperti sekarang yang terkadang pemohon tidak mengerti kenapa HGUnya tak kunjung terbit. Sebab, pihak BPN sangat jarang memberikan informasi yang tegas, persyaratan apa saja yang masih harus dipenuhi. Namun, kemudian, HGU pun tak kunjung terbit. Penerbitan HGU yang seperti tidak memiliki prosedur ini kemudian terbukti menuai masalah saat publik ramai dikejutkan dengan kasus Wisma Atlet Hambalang Jawa Barat. Ternyata salah satu entrypoint yang dibidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah proses sertifikasi Hambalang. Sebab, di era Menpora Adhyaksa Dault, sertifikat tak kunjung usai. Namun, saat Menpora Andi A Mallareng, sertifikat bisa diselesaikan dengan mudah. Titik ini menjadi salah satu obyek pemeriksaan KPK.

Paradoks

Carut Marut Administrasi Agraria

Kantor BPN

Jika di sektor perkebunan, BPN sangat lamban dalam menerbitkan sertifikat HGU sebaliknya untuk wilayah yang cenderung abu-abu BPN justru bertindak cepat. Wilayah abu-abu yang dimaksud adalah wilayah kehutanan yang dikuasai oleh pengusaha. Dalam sejumlah kasus, BPN justru sangat cepat menerbitkan sertifikat di areal yang merupakan wilayah kehutanan. Sebagaimana diketahui, wilayah hutan bukan menjadi domain BPN sebab hutan tidak bisa dialih hak atau disertifikat. Sekalipun akan dilakukan eksploitasi di areal pemanfaatan, meski melalui serangkaian proses dan prosedur, tidak bisa instan. Pasca reformasi, sengketa antara kawasan hutan dan tanah garapan marak terjadi. Ini tak lepas dari melemahnya pengawasan terjahadap hutan. Juga yang tak kalah memicu adalah desakan demografi dan percepatan rusaknya areal hutan. Dalam pandangan awam, hutan adalah kawasan dengan pepohonan raksasa.

Padahal, terutama di Jawa, tak sedikit lahan hutan yang sudah berbatasan langsung dengan areal permukiman. Sebagian bahkan telah menjadi permukiman. Dalam catatan Perum Perhutani yang merupakan pengelola kawasan hutan di Pulau Jawa konflik pemanfaatan lahan kehutanan (Tenurial) akan terus mengalamai eskalasi. Perhutani masih kesulitan mereduksi konflik tenurial yang kian meningkat di sekitar kawasan hutan. Potensi konflik tenurial diperkirakan bertambah hingga 92.000 hektar tahun lalu. Kasus tenurial rawan terjadi di sejumlah kawasan hutan yang dikelola perusahaan berpelat merah itu seperti di Cilacap, Boyolali, Blitar, Malang, Kraksaan, Lumajang, Bondowoso, jember, Bogor, dan Indramayu. Kecenderungan konflik akan terus terjadi apabila langkah akuisisi dan inventarisasi aset tidak segera dilakukan. Pencanangan program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dapat menekan klaim dan penguasaan atas kawasan hutan.

Total hutan yang dikelola Perhutani kini mencapai 2,4 juta hektar. Luas areal kerja perlu dipertahankan sebagai aset negara sekaligus berfungsi dalam menyediakan jasa lingkungan seperti air bersih, oksigen, dan keanekaragaman hayati. Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan Bambang Soepijanto mengungkapkan penuntasan tata batas merupakan bagian dari proses pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Hingga kini, penataan batas kawasan hutan berjalan lamban karena baru terealisasi 8.000 kilometer, atau 12,7% dari target Kemenhut seluas 63.000 kilometer. Menurut Bambang, tata batas kawasan hutan di Indonesia membutuhkan dana besar sekitar Rp 1,6 triliun tergantung kontur medan yang berbeda di setiap kawasan hutan. Meski begitu, Dia optimistis penuntasan tata batas dapat dikerjakan secara bertahap hingga 2014 mendatang.Persoalannya adalah, kini sejumlah lahan kehutanan, terutama di Jawa justru telah disertifikasi atas nama pihak lain.

Ini tentunya merupakan blunder yang dilakukan oleh BPN. Sebab, pensertifikatan hutan saja sudah merupakan pelanggaran. Apalagi jika ini dilakukan dalam jumlah yang sangat massif. Perhutani mencatat sejumlah areal hutan ada yang bersulih menjadi perkebunan, areal ekploitas tambang, bahkan properti. Sebab, sejumlah lahan kehutanan kini berada di lokasi yang berpenduduk. Tapi bukan itu persoalannya. Namun, kenapa sertifikat bisa terbit. Tentunya, di sini keseriusan BPN dalam berperan serta menjaga areal kehutanan patut dipertanyakan. Sebab sangat sulit untuk memaklumi kalau BPN berkilah tidak mengetahui kalau wilayah tersebut adalah wilayah kehutanan. Dampak dari ‘kesembronoan’ BPN dalam hal ini adalah menyebabkankan susutnya kawasan hutan. Ditambah lagi potensi sengketa antara aparat kehutanan dengan pegawai perkebunan. Sebab masing-masing merasa berkewajiban menjaga arealnya. Ini tentunya akan menjadi persoalan jika konfliknya kemudian terbuka. Biasanya jika hal itu terjadi, pejabat BPN akan defensif dan meminta pihak bersengketa ke jalur hukum. Padahal, persoalan sebenarnya dipicu olehBPN. Tim Konstan


Rikky Wijaya